PALM OIL FINANCING FORUM: How Banks & Financial Institutions Support the Replanting Program

Industri perkebunan sawit terus mendorong PDB sektor perkebunan berada pada angka positif. Sektor sawit melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja. Tidak hanya itu, sektor ini juga telah berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap total ekspor non-migas dan 3,5 persen terhadap PDB nasional. Pada tahun 2022, nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai USD 39,28 miliar atau lebih dari Rp600 triliun (kurs Rp15.368). Bahkan, nilai ini dinobatkan sebagai nilai ekspor sawit tertinggi sepanjang sejarah.

Meskipun demikian, tahun 2022 di Indonesia diwarnai dengan berbagai fenomena yang turut mempengaruhi kinerja sektor industri perkebunan sawit, baik dalam produksi, konsumsi, maupun ekspor. Fenomena yang dimaksud antara lain berkaitan dengan cuaca yang ekstrim basah; lonjakan kasus Covid-19 dan dimulainya perang Ukraina – Rusia di bulan Februari; harga minyak nabati termasuk minyak sawit dan harga minyak bumi yang sangat tinggi; kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah oleh pemerintah pada 28 April – 23 Mei; harga pupuk yang tinggi; serta sangat rendahnya pencapaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Program PSR (replanting) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton/hektar dan umur tanaman diatas 25 tahun. Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Implementasi program PSR yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit baik plasma maupun swadaya telah mendapat dukungan dan menjadi komitmen Pemerintah sejak tahun 2015. Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yakni sebesar Rp30 juta/hektar untuk maksimal lahan seluas 4 hektar/pekebun. Dari sekitar 6,9 juta hektar kebun sawit rakyat di Indonesia, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Namun, hingga tahun 2022, luas penanaman program PSR baru mencapai 273.666 hektar untuk 120.168 pekebun dengan dana Rp7,52 triliun yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia dari target 540.000 hektar pada tahun 2024.

Selain kondisi cuaca ekstrim basah yang mengganggu aktivitas produksi serta program PSR yang tidak mencapai target, menyebabkan hilangnya harapan kenaikan produksi dari tanaman-tanaman baru. Harga yang sangat tinggi turut menyebabkan penundaan replanting oleh banyak pekebun sehingga porsi tanaman tua yang produktivitasnya lebih rendah menjadi lebih banyak. Kendala lainnya berkaitan dengan terbatasnya dana hibah yang diberikan pemerintah melalui BPDPKS kepada pekebun untuk mendukung terlaksana sepenuhnya program PSR tersebut. Lantaran, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR saat ini berkisar Rp50 juta – Rp65 juta per hektar dari P0 (Tanam Bibit) sampai P3 (Tanaman Menghasilkan). Bahkan, biaya peremajaan sawit di lahan gambut bisa mencapai Rp89 juta/hektar dari P0 sampai P3.

Melihat urgensitas program PSR bagi keberlanjutan sawit Indonesia, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi secara terintegrasi dengan melibatkan beberapa pihak, salah satunya perbankan. Dalam hal mencukupi kebutuhan dana pembangunan kebun PSR tersebut, komitmen dan peran sektor perbankan diperlukan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pekebun. Peranan multistakeholder termasuk sektor perbankan tersebut juga dibutuhkan untuk mencari titik temu dalam menjawab tantangan perkebunan kelapa sawit saat ini sehingga tercipta iklim usaha yang sehat di masa yang akan datang.